Artikel 2

Sanksi FIFA Terhadap PSSI
(Tinjauan dari sisi hak pemain dan penonton sepak bola)

Mengenai sepakbola Indonesia, FIFA telah mengambil sikap. Badan tertinggi sepakbola dunia tersebut telah menjatuhkan hukuman terhadap PSSI. Hukuman ini berlaku segera dan akan berlangsung hingga waktu yang belum ditentukan.

Selama masa hukuman, Indonesia kehilangan banyak hak sepakbolanya, termasuk ikut serta dalam kejuaraan. Ada pengecualian, memang, yang membuat Tim Nasional Indonesia tetap dapat ambil bagian di SEA Games. Namun bukan itu poin utamanya. Lama atau tidaknya hukuman FIFA tergantung PSSI sendiri.

Sebagaimana hukuman yang berlaku segera, pencabutan hukuman pun dapat dilakukan dengan segera. Selama, tentu saja, PSSI mampu memenuhi empat ketentuan pencabutan hukuman yang ditentukan FIFA. Ketentuan pertama dari empat ketentuan tersebut adalah: Komite Eksekutif PSSI terpilih dapat mengelola perkara PSSI secara mandiri dan tanpa pengaruh dari pihak ketiga, termasuk kementerian (atau badan kementerian).

Ketentuan kedua berisi pengembalian kewenangan terhadap tim nasional Indonesia kepada PSSI: Tanggung jawab mengenai tim nasional Indonesa kembali menjadi kewenangan PSSI. Seperti ketentuan kedua, ketentuan ketiga dan keempat juga berisi pengembalian kewenangan kepada PSSI (“tanggung jawab mengenai semua kejuaraan PSSI kembali menjadi kewenangan PSSI atau liga yang dibawahinya” dan “semua kesebelasan yang berlisensi PSSI di bawah regulasi lisensi kesebelasan PSSI dapat berkompetisi di kejuaraan PSSI”).

Selama masa hukuman, PSSI kehilangan hak-hak keanggotaan mereka di FIFA. Selain itu, semua kesebelasan Indonesia (tim nasional atau klub) tidak dapat terlibat dalam kontak olah raga internasional. Hak-hak yang hilang dan larangan yang berlaku termasuk hak untuk ikut serta dalam kejuaraan FIFA dan AFC (Asian Football Confederation, Federasi Sepakbola Asia).

Hukuman yang dijatuhkan FIFA tidak hanya membatasi hak-hak kesebelasan. Anggota dan pengurus PSSI juga tidak dapat terlibat, termasuk sebagai peserta, dalam setiap program pengembangan bakat, kursus, atau pelatihan yang diselenggarakan FIFA maupun AFC.

Secara khusus, dalam surat keputusannya, FIFA menyoroti keikutsertaan tim nasional Indonesia di South East Asean Games 2015 (SEA Games 2015) di Singapura. Mengingat hal ini termasuk kontak olahraga internasional, tim nasional Indonesia seharusnya tidak dapat ikut serta di cabang olahraga sepakbola SEA Games 2015. Namun FIFA memberi pengecualian. Tim nasional Indonesia dapat ikut serta di SEA Games 2015.

“Secara khusus dan tidak berhubungan dengan hukuman, Komite Eksekutif FIFA telah memutuskan bahwa tim nasional Indonesia dapat meneruskan keikutsertaan mereka di SEA Games hingga keikutsertaan mereka berakhir,” bunyi pernyataan FIFA di surat resmi yang mereka keluarkan mengenai penjatuhan hukuman terhadap PSSI.

Sebagai catatan, pertandingan-pertandingan di cabang olahraga sepakbola SEA Games tidak termasuk dalam agenda FIFA sehingga hasil pertandingan-pertandingannya tidak akan memengaruhi peringkat Indonesia di ranking FIFA dan, karenanya, tidak menjadi kewenangan FIFA juga melarang Indonesia ikut serta di SEA Games.

Begitu juga kompetisi sepakbola nasional yang masih dapat bergulir tanpa pengaruh sanksi tersebut. Sementara itu secara terpisah presiden Joko Widodo mengatakan mendukung langkah Menpora soal keputusannya terhadap PSSI.

“Melihat permasalahannya harus lebih lebar. Kita ini hanya ingin ikut di ajang internasional atau berprestasi di ajang internasional?” sebut Jokowi dikutip dari CNN Indonesia.

“Jika hanya ingin ikut ajang internasional namun selalu kalah, lalu kebanggaan kita ada dimana, itu yang saya ingin tanyakan,” tambahnya.

“Kita selalu ikut ajang internasional namun selalu kalah. Yang kita lakukan adalah pembenahan total, pembenahan total daripada kita punya prestasi seperti ini terus sepanjang masa.”

Jika diteliti secara mendalam, makna dari sanksi FIFA terhadap Indonesia sangat besar dan luas. Artinya, kerugian yang kita alami sangat besar. Kehilangan hak untuk mengikuti pertandingan internasional berarti peluang pemain-pemain kita baik klub maupun tim Nasional untuk  meningkatkan kualitas sudah tidak ada lagi. Kompetisilah yang membuat para pemain sepakbola menjadi lebih berkualitas. Dengan bertanding melawan tim-tim dan klub-klub bermutu akan banyak pelajaran yang diperoleh para pemain kita.

Kerugian dalam aspek bisnis juga sangat besar. Apalagi dengan dibekukannya PSSI maka dana sponsor tidak akan mengalir. Sementara dana bantuan pengembangan sepakbola FIFA otomatis akan distop. Kerugian ini mempunyai efek berantai, mulai dari pemain, klub, karyawan klub, pengelola dan karyawan lapangan, wasit dan juru garis, bahkan sampai penjaja makanan yang selalu siap saat pertandingan sepakbola berlangsung. Bagaimana dengan sponsor? Jelas dana akan disalurkan ke sektor lain. Tentu saja sponsor juga akan rugi dengan kondisi seperti ini. Alhasil, tidak ada yang untung.

Apabila ditinjau dari penonton sepak bola Indonesia, tentu saja sangat mengecewakan sekali untuk para fans club bola yang didukungnya tidak dapat berlaga. Penonton sepak bola Indonesia merupakan penonton yang paling fanatik terbesar di Asia apabila ada sebuah pertandingan sepak bola yang sedang berlangsung, apalagi ketika timnas Indonesia sedang berlaga untuk mengharumkan nama Bangsa.

Sebagai penonton sepak bola yang sangat berperan penting bagi persepakbolaan banyak hal-hal yang diharapkan kembali bagi bergulirnya laga lokal yang ada di Indonesia, karena sebuah klub tanpa penonton itu bagaikan sayur tanpa garam, hambar rasanya jika sebuah tim sepak bola tidak ada yang mendukungnya. Maka dengan penuh harap semangat untuk mendukung kembali timnas Indonesia masih tetap ada, dukungan tidak hanya untuk timnas saja namun klub-klub lokal yang lainnya juga seperti itu.

Meski laga lokal belum bergulir kembali, para pemain lokal yang ada di Indonesia tetap harus memiliki semangat untuk berjuang dalam ikut berperan penting mendorong terciptanya persepakbolaan Indonesia yang lebih baik.

Artikel 3

Heboh Beras Plastik
(Tinjauan Dari Perlindungan Hak Asasi Rakyat)

Beras plastik diam-diam beredar di pasar tradisional. China memang ahlinya membuat barang-barang KW (palsu). Beras, yang biasanya terbuat dari padi pun bisa dipalsukan. Hal ini diklaim para pengguna media sosial setelah melihat video pembuatan (yang diduga) beras secara tidak wajar.

Dalam video yang diunggah pada 13 Mei 2015 itu menunjukkan proses pembuatan besar dengan durasi selama 2,29 menit. Dikatakan sang pengunggah jika beras yang dibuat dari plastik ini telah beredar di semua tempat.

Jika sekilas di perhatkan antara beras plastik dan beras asli ini memang tampak tidak ada bedanya. Sehingga bagi mereka yang tidak tau ciri ciri beras plastik akan mudah tertipu. Namun, meski tampak serupa masih ada perbedaan di antara beras asli dan palsu tersebut.

Salah satu akun di instagram, @bisatau menjelaskan jika proses pembuatan beras plastik ini berasal dari kentang dan getah resin sintetis yang dibentuk menyerupai beras. Beras palsu ini banyak dijual di pasar-pasar di China, terutama di Provinsi Shanxi.

"Baru ketahuan palsu jika sudah dimasak karena teksturnya agak keras dan sulit dicerna," ujar @bisatau, dikutip dari akun media sosialnya, Selasa 19 Mei 2015.

Dikatakannya lagi, selain memproduksi beras plastik, para pemalsu itu juga mampu memalsukan beras asli sehingga mirip beras Wuchang. Beras itu adalah salah satu varietas beras yang cukup mahal di China.

Seorang warga mendapatkan beras plastik itu setelah membelinya dari pedagang beras di sebuah pasar tradisional di Kota bekasi, Jawa Barat.Dia mengaku mengatakan, beras plastik itu bentuknya sangat mirip dengan beras asli.

Dari akun Dewi, dia mendapatkan beras plastik tersebut ketika membelinya pada Senin (18/5/2015)

"Ketika saya memasak untuk membuat bubur dan nasi uduk, kok beda ya? Tidak seperti beras sebelumnya. Padahal saya beli dengan harga Rp.8000 di tempat langganan saya," ujarnya berkicau dalam akun instagramnya.

Lewat akun pribadinya @dewinurizza menyampaikan, "'BERAS PALSU' Pagi ini... tepatnya tgl 18 mei 2015 saya mendapati beras yang sudah dibeli adalah beras palsu.

Ketika saya memasak untuk membuat bubur dan nasi uduk (kok beda ya??) Tidak seperti beras sebelumnya.. padahal saya beli di harga Rp.8000,- dan di tempat langganan saya.

Badan Penelitian Obat dan Makanan (BPOM) mengaku kasus beras plastik di Indonesia kini sudah menjadi perhatian pihak lembaga International Food safety Authorities Network (INFOSAN) World Health Organization (WHO). Pihaknya telah berkoordinasi dengan Infosan WHO guna mencari informasi apakah beras oplosan plastik tersebut juga ditemui di negara lain.

"BPOM sebagai emergency kontak Infosan pusat, menanyakan apakah ada kasus serupa saat ini di negara selain Indonesia," tutur Kepala BPOM Roy Sparingga di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Jumat (22/5). polisi pun akhirnya menghentikan penyelidikan kasus beras yang sebelumnya diduga mengandung bahan plastik,karna dinyatakan tidak terbukti dari uji laboratorium forensik. Polisi menyatakan tidak ada dugaan sabotase pada isu beras yang ditemukan oleh warga Bekasi, Dewi Septiani.

"Nggaklah (dugaan sabotase)," kata Kabareskrim Komjen Budi Waseso di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu(27/5/2015).

Masyarakat menurut Komjen Buwas berhak curiga jika menemukan keganjilan pada barang yang dibeli. Polisi yang kemudian menindaklanjuti hasil temuan masyarakat.

"Jadi begini. Masyarakat itu berhak untuk curiga jika menemukan sesuatu barang yang bukan harapan dia. Dia bisa saja konotasi negtif. Dalam hal inilah polisi harus segera membuktikan apakah beras itu benar-benar plastik atau bukan. Berbahaya atau tidak. Mengandung kimia atau tidak," ujarnya.

Meski penyelidikan dihentikan, polisi saat ini menyelidiki kasus beras lainnya yang dioplos dengan bahan kimia.

"Ya penyelidikan (beras plastik) sudah selesai. Tapi kan kita temukan juga dugaan beras dioplos dengan bahan kimia atau pemutih dan lain-lain. Ini sedang kita tangani," tutur Komjen Buwas.

Kasus beras diduga dicampur bahan kimia sedang ditangani Polres Jakarta Selatan. Saat ini sampel beras sedang diuji dilaboratorium forensic."Hasilnya belum keluar. Tapi sudah kita lakukan penyegelan dari tempatnya. Tinggal tergantung hasil uji laboratorium," ujarnya.

Hasanudin Abdurakhman, seorang doktor fisika yang memimpin sebuah perusahaan Jepang yang memproduksi bahan plastik menganggap beras plastik tidak masuk di akal dari segi produksi dan dari segi ekonomi," tambahnya.

"Karena harga bahan dasar plastik -bahkan yang daur ulang- akan lebih mahal dari beras, dan teknologi untuk memproduksinya juga tidak bisa yang terlalu sederhana. Lebih-lebih plastik tak bisa dicerna dan gampang dikenali rasanya yang asing oleh lidah," katanya. Oleh karna itu dapat disimpulkan bahwa beras plastic itu sebenarnya tidak ada.

Artikel 1

Kemelut Di Golkar
(Tinjauan Dari Sisi Hukum)

Partai Golkar yang bermula pada tahun 1964 dengan berdirinya Sekber Golkar di masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Sekber Golkar didirikan oleh golongan militer, khususnya perwira Angkatan Darat ( seperti Letkol Suhardiman dari SOKSI) menghimpun berpuluh-puluh organisasi pemuda, wanita, sarjana, buruh, tani, dan nelayan dalam Sekretariat Bersama GOLONGAN KARYA (Sekber Golkar).

Sekber Golkar didirikan pada tanggal 20 Oktober 1964. Sekber Golkar ini lahir karena rongrongan dari PKI beserta ormasnya dalam kehidupan politik baik di dalam maupun di luar Front Nasional yang makin meningkat. Sekber Golkar ini merupakan wadah dari golongan fungsional/golongan karya murni yang tidak berada dibawah pengaruh politik tertentu. Terpilih sebagai Ketua Pertama Sekber Golkar adalah Brigadir Jenderal (Brigjen) Djuhartono sebelum digantikan Mayor Jenderal (Mayjen) Suprapto Sukowati lewat Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I, Bulan Desember Tahun 1965.

Jumlah anggota Sekber Golkar ini bertambah dengan pesat, karena golongan fungsional lain yang menjadi anggota Sekber Golkar dalam Front Nasional menyadari bahwa perjuangan dari organisasi fungsional Sekber Golkar adalah untuk menegakkan Pancasila dan UUD 1945. Semula anggotanya berjumlah 61 organisasi yang kemudian berkembang hingga mencapai 291 organisasi.

Ketua Umum GOLKAR dari masa ke masa :

1. Djuhartono (1964-1969)

2. Suprapto Sukowati (1969–1973)

3. Amir Moertono (1973–1983)

4. Sudharmono (1983–1988)

5. Wahono (1988–1993)

6. Harmoko (1993–1998)

7. Akbar Tandjung (1998–2004)

8. Jusuf Kalla (2004–2009)

9. Aburizal Bakrie (2009–sekarang)

Ke- 7 (tujuh) KINO yang merupakan kekuatan inti dari Sekber GOLKAR tersebut, mengeluarkan keputusan bersama pada tanggal 4 Februari 1970 untuk ikut menjadi peserta Pemilu melalui satu nama dan tanda gambar yaitu Golongan Karya (GOLKAR). Logo dan nama ini, sejak Pemilu 1971, tetap dipertahankan sampai sekarang.

Internal Partai Golkar bergejolak. Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) Partai Golkar Akbar Tandjung mengungkap DPD II Golkar tak puas dengan pencapresan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical). Dua petinggi Golkar bertarung pengaruh. Siapa yang lebih kuat?

DPD II Golkar seperti dipaparkan Akbar, kecewa karena tak dilibatkan dalam Rapimnas penetapan capres Golkar pada bulan Juli lalu. Akbar pun mendorong agar DPD II Golkar dilibatkan dalam Rapimnas V Golkar pada tahun 2013 mendatang.

Akbar juga telah menulis surat resmi kepada Ical menyangkut pentingnya pengkajian elektabilitas capres Golkar tersebut. Sayangnya Ical tak tertarik melaksanakan wejangan Akbar. Ical masih memegang optimisme sukses di Pilpres 2014.

Goyangan Akbar Tanjung ini tentu berpengaruh terhadap mentalitas Ical menghadapi Pilpres 2014 meskipun Ical menegaskan tak merasa pencapresannya sedang diganjal.

"Ical dan DPP cukup terganggu juga karena menimbulkan seolah Golkar tidak kompak dan bahkan ada perpecahan," kata pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indo Barometer, M Qodari, kepada detikcom, Jumat (21/12/2012).

Namun demikian berbicara peta internal Golkar, menurut Qodari, saat ini Ical masih lebih kuat dari Golkar. Sekalipun Akbar didukung dan disegani oleh ketua-ketua DPD II Golkar, namun selama ini di Rapimnas hanya 33 Ketua DPD I Golkar tingkat provinsi yang dilibatkan Ical. Karena itu juga Ical berani menegaskan bahwa imbauan Akbar tak wajib diikuti.

"Ical vs Akbar di Golkar ya jelas lebih kuat Ical. Posisi Ketum memiliki otoritas tinggi sementara Wantim hanya memberikan masukan. Kita lihat sejauh ini orang DPP dan DPD yang mengamini Akbar masih sangat minim. Kalau pun ada umumnya bukan pengurus teras," kata Qodari.

Karena itu, Qodari meyakini, goyangan Akbar tak akan begitu saja menjungkalkan peluang pencapresan Ical. Meskipun goyangan ini jelas mempengaruhi suhu politik internal Golkar.

"Saya kira tidak akan bisa menjungkalkan Ical. Pengurus lain di DPP Golkar saya lihat cukup solid ke Ical," pungkasnya.

Pasca munculnya surat keputusan dari Menkum Ham kubu Ical tidak berdiam diri, dengan sigap dan gerak cepat mengumpulkan DPD I dan II yang diklaim oleh pihaknya dihadiri sekitar 400 orang yang bertajuk rapat konsultasi nasional. Pada situasi yang lain juga pertarungan antara kedua kubu semakin panas, sebagaimana wawancara langsung di salah satu stasiun tv kubu Ical yang diwakili oleh Ali Muchtar Ngabalin dan KubuAgung yang diwakili oleh Yoris Raweyai. Dalam wawancara tersebut mereka saling tuding bahwa munas mereka lah yang paling sah, dan munas lainnya “abal-abal”, dan kemudian dari wawancara itu berbuntut panjang sampai terjadi pemukulan oleh orang yang tidak dikenal kepada Ali Muchtar Ngabalin saat menghadiri gelar pertemuan di hotel Sahid.

Kemelut faksional di eliet Partai Golkar ini tidak lagi sembunyi-sembunyi dan bisa diselesaikan dengan kompromi seperti biasanya. Pertarungan antara kubu Aburizal Bakrie vs kubu Akbar Tanjung perihal capres sudah teramat transparan. Surat Dewan Pertimbangan DPP Golkar kepada Ketua umum DPP misalnya bikin panas pendukung Aburizal Bakrie karena akan mengevaluasi posisi Aburizal Bakrie sebagai capres partai golkar jika sampai pertengahan 2013 tak kunjung terdongkrak popularitasnya. Kubu Aburizal Bakrie pun segera menjawab dengan mengeluarkan ancaman akan mendisiplin Akbar Tanjung karena tak patuh dengan putusan Rapimnas. Inilah buah simalakama bagi parpol yg pernah berkuasa 32 th di masa Orba itu: Memilih Aburizal Bakrie tidak populer, memilih Akbar Tanjung tak akan didukung mesin partai. Golkar tampaknya akan mengulang lagi nasib sebelumnya yaitu kalah dalam Pilpres.